Apa Itu GDM ? Gerakan Desa Membangun (GDM) tercetus pada 24 Desember 2011 di Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas. Saat itu, Pemerintah Desa Melung dan Gedhe Foundation menyelenggarakan Lokakarya Desa Membangun (LDM). Lokakarya itu diikuti oleh Desa Melung, Desa Karangnangka, Desa Kutaliman, Dawuhan Wetan (Kedungbanteng, Banyumas) dan Desa Mandalamekar (Jatiwaras, Tasikmalaya).

gdm

LDM bertujuan untuk berbagi pengalaman dari desa-desa dalam tata kelola sumber daya desa. Desa Mandalamekar diundang secara khusus karena dinilai berhasil dalam menerapkan strategi baru tata kelola sumber daya desa, seperti pertanian, hutan desa, dan konservasi sumber mata air secara mandiri sehingga menyabet penghargaan dalam bidang konservasi alam.

Semangat itu menginspirasi desa-desa di Banyumas untuk melakukan gerakan secara kolektif, maka lahirlah Gerakan Desa Membangun (GDM). GDM merupakan inisiatif kolektif desa-desa untuk mengelola sumber daya desa dan tata pemerintahan yang baik. Gerakan ini lahir sebagai kritik atas praktik pembangunan perdesaan yang cenderung dari atas ke bawah (top down) dibanding dari bawah ke atas (bottom up). Akibatnya, desa sekadar menjadi objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan. Desa tidak kurang diberi kewenangan dalam mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya.

Bagi GDM, Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan desa atau nama lain yang artinya sama sebagai kesatuan wilayah hukum yang berhak mengatur rumah tangga sendiri. Strategi yang disepakati adalah menunjukkan prestasi dan praktik baik pengelolaan desa, baik secara administratif, pelayanan publik, dan pengelolaan program pembangunan. Dengan kata lain, GDM menjadi jaringan kerja antardesa untuk berdaulat pada sisi ekonomi, politik, sosial, budaya dan teknologi. Khususnya pada teknologi, desa-desa melek IT pun sudah banyak bermunculan.

Pada Ulang tahunnya yang ke 5 ini diharapkan    GDM menjadi pioneer Smart Village  : smart pada layanan public, smart pada kelola anggaran yang transparan, smart pada pemanfaatan dana desa spy lebih efektif dan tepat guna, serta smart pada kelola sda dan sdm, khususnya sdm adalah pada penekanan arus urbanisasi. Yang kedua dari segi    penguatan ekonomi dari desa, mengangkat produk unggulan dan komoditas desa di upgrade kualitas dan nilai tambahnya serta diperluas pemasarannya. Semoga Desa dalam GDM bisa mendayagunakan fasilitas teknologi informasi yang sudah ada dan berplatform local.

Sebagai informasi  Dana Desa 2016 dari Pemerintah Pusat (DPP) sekitar 130 milliar ditambah dengan Alokasi Dana Dessa (ADD) yang hampir 230 milliar. Jika semua anggaran digunakan secara baik dan efektif oleh perangkat desa, bukan hal yang mustahil lagi desa-desa di seluruh indonesia maju berkembang.